• Jun 05, 2024
• Bambang eka purnama
• Tata Negara

Boyolali  – BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penyelenggaraan haji tahun 2024 berjalan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan jamaah haji. Seluruh jamaah haji dari Indonesia wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemerintah melakukan upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan haji baik saat persiapan sampai dengan pelaksanaan, termasuk kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa jamaah haji. Untuk itu, dia menekankan penguatan upaya promotif preventif serta rehabilitatif melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder dan pemerintah daerah.

“Kami ingin jamaah haji dari Indonesia berangkat sehat dan selamat sampai pulang juga sehat dan selamat. Ini perlu kita persiapkan bersama,” katanya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Senin (03/06).

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Fitriyanto, Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Semarang, Nur Purwoko dan kementerian/lembaga terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.

Kurniasih menyampaikan, kuota jamaah haji di Indonesia pada tahun 2024 adalah 241ribu jamaah yang terbagi dalam 554 kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, khusus di Asrama Haji Donohudan akan memberangkatkan 34.500 jamaah haji dalam 100 kloter. Seluruh jamaah ini diharapkan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

“Prioritas kami adalah jamaah lanjut usia, jamaah dengan potensi masalah kesehatan, risiko tinggi, penyakit menular dan hamil,” ujarnya.

Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Semarang, Nur Purwoko Widodo menambahkan, dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan jamaah haji, pihaknya bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan sekitar, seperti RSUD Moewardi, RSUD Boyolali dan RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo. Apalagi berdasarkan pemeriksaan awal yang telah dilakukan lebih dari 50% jamaah haji berisiko tinggi kesehatan.

“Rata-rata penyakit degeneratif dan kronis, seperti hipertensi dan gagal ginjal. Kami juga memastikan bahwa seluruh jamaah haji sudah menjalani vaksinasi lengkap,” ungkapnya.

Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo menyampaikan, berdasarkan data jumlah jamaah haji di wilayah Jawa Tengah dan DIY, sebanyak 76,64% terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pihaknya pun memberikan dukungan layanan kesehatan bagi jamaah haji peserta JKN di sekitar Asrama Haji Donohudan. Setidaknya ada tujuh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dapat diakses oleh jamaah haji yang membutuhkan layanan kesehatan. Yakni, Puskesmas Ngemplak, dr. Achmad Muzayin, dr. Dewi Purnamaningsih, Klinik Pratama Surya Medika, Klinik Pratama Imron Medika, Klinik Pratama Setukpa Lanud Adi Sumarmo dan drg. Puteri Ismulia Yuanita.

“Jika memerlukan penanganan spesialistik dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang ditunjuk untuk layanan jamaah haji dan dilakukan secara berjenjang sesuai kompetensi dan indikasi medis, kecuali untuk kondisi gawat darurat dapat dilayani di IGD rumah sakit,” katanya.

Mulyo menyampaikan, pihaknya mempunyai Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program Rujuk Balik (PRB) untuk membantu menatalaksana jamaah haji yang memiliki riwayat penyakit degeneratif ataupun kronis sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik. Jamaah haji diminta untuk berkonsultasi dengan FKTP terdaftar untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

“Kami terus berupaya memberikan layanan kesehatan secara paripurna dan komprehensif kepada seluruh peserta JKN,” tegasnya.